Buru - Namlea Kabupaten Buru MALUKU Gara-gara tidak ada satupun anggota dewan yang dapat ditemui, HMI dan PMII Cabang Namlea, menuding 25 wakil rakyat di DPRD Buru munafik. Mereka tuduh lebih mementingkan kepentingan proyek dan perut dari para kepentingan rakyat.
Ungkapan kekesalan dan tuduhan negatif yang dialamatkan kepada wakil rakyat di DPRD Buru itu dilontarkan para pendemo dari HMI dan PMII saat berorasi di depan pintu masuk Gedung DPRD Buru, Senin siang (01/02/2021).
Karena kesal tidak ada satupun wakil rakyat yang datang menemui mereka, Akhirnya mahasiswa dari peserta aksi ini kemudian masuk ke dalam gedung mengeluarkan soundsistem milik DPRD dan membawa naik ke mobil orasi.
Aksi mereka tidak hanya sampai disitu saja,tapi beberapa rekan aksi dari PMII dan HMI turut meluapkan emosi amarah mereka dengan membanting dan merusak tong air cuci tangan di depan pintu masuk DPRD.
Semua aksi itu hanya ditonton personil kepolisian dari Polres Pulau Buru dan Satpol PP Tanpa ada yang melarang aksi berbau anarkis tersebut. Saat masa pendemo berpindah ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di sana mereka juga melakukan aksi coret dinding kantor dengan arang kayu.
Bahkan salah satu mahasiswa sempat memecahkan kaca dengan leluasa tanpa ada perlawanan dari pihak pegawai PMD, bahkan aparat yang mengawal jalannya demo tersebut tidak bisa melakukan pencegahan.
Di Kantor Dinas PMD ini mereka juga tidak dapat menemui Kadis Yamin Maskat SE, karena pejabat bersangkutan tidak masuk kantor dan sedang bepergian ke Kecamatan Waplau.
Orasi silih berganti di gedung DPRD dan Kantor Dinas PMD,para pendemo ini mengecam Yamin Maskat yang selalu menghindar menemui mereka. Salah satu pengurus HMI, Imran Barges mengungkapkan,kalau mereka sudah 13 kali berdemo di sana,baik itu di DPRD maupun di Kantor Dinas PMD. Namun demo HMI dan PMII yang menyoal pemilihan kades difinitil itu,konon tidak digubris para wakil rakyat dan juga kadis PMD.
Imran dan rekan-rekan menuding,pemilihan kades sengaja ditiadakan dan diisi penjabat kepala desa guna memehuni sahwat politik penguasa di pilkada dan pilegis lalu. Kini sahwat politik itu masih terus ingin dipertahankan dengan tidak dilaksanakannya pemilihan kades serentak di 82 desa dan hanya dilakukan pada 20 desa di tahun ini.
Ketika sebelumnya para pendemo bertemu Sekda Moh Ilyas Bin Hamid SH MH,mereka cukup puas setelah mendapat jawaban Pilkades serentak di seluruh desa akan dituntaskan di tahun 2022 nanti. Para pendemo ini mengaku pernah bertemu ketua DPRD dan yang bersangkutan berjanji akan ada Pilkades serentak di kabupaten Buru.
Tapi sampai awal tahun 2021 ini tidak satupun yang terlaksana. Para pendemo ini meminta anggota dewan harus keluar menemui mereka, bahkan mengancam akan memecahkan kaca gedung DPRD bila mereka tidak keluar. Para pendemo lebih dari satu jam di gedung wakil rakyat ini,tidak terlihat satupun anggota dewan yang muncul menemui pendemo.
Beberapa menit sebelum massa pendemo tiba, sempat terlihat ada dua mobil pimpinan dewan yang diparkir di halaman depan pintu masuk. Namun kedua mobil itu tiba-tiba dibawa pergi sopir setelah tahu akan datang massa pendemo. Sekwan Arman Buton juga tidak datang menemui pendemo, Ia turut menghilang dari gedung wakil rakyat sebelum massa tiba.
Kehadiran massa pendemo di gedung wakil rakyat itu guna menyuarakan dua hal, pertama terkait dengan Pilkades serentak dan kedua menyuarakan aspirasi para guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 lalu.
Mereka hendak meminta DPRD agar melakukan fungsi kontrolnya agar sertifikasi guru ini segera dibayarkan dan Pilkades serentak harus terlaksana. Lalu pendemo ini mengungkapkan kalau ada wakil rakyat yang menyebut aggaran Pilkades serentak tidak ada.
Namun ucapan oknum anggota dewan itu bertolak belakang dengan ucapan sekda yang menjamin ada anggaran Pilkades serentak."Betapa munafiknya DPRD terhadap masyarakat kabupaten Buru,"tuding pendemo ini.
Khusus menyoal tunjangan sertifikasi milik para guru tiga bulan yang belum terbayarkan, para pendemo mengaku sudah bertemu dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan , Abdurrahim SPD MMPD.
Di hadapan massa HMI dan PMII pak kadis jujur mengakui kalau para guru belum menerima tunjangan tersebut. Karena dana sertifikasi itu tidak lewati dinas,ia hanya mengetahui kalau uang hak para guru ini tidak diberikan karena telah habis terpakai. Kadis pun tidak tahu dipakai habis untuk apa?
(Sofyan/intan'jr/red)
0 Komentar