Semarang - Pelaksanaan dan efektivitas program bantuan sosial (Bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat tergantung kepada akurasi data, sehingga perlu ada peningkatan langkah strategis dalam transparansi data terkait kemiskinan, Minggu (01/08/2021).
"Dalam laporan Badan Pusat Statistik, Bansos yang dibagikan pada tahun 2020 membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan untuk bertahan di tengah pandemi. Walaupun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat. Data penerima bansos harus dipastikan akurat dan sesuai dengan kriteria penerima,"kata MF. Andhi sebagai Konsultan Tata Pemerintahan dan Kebijakan RI.
Selain itu, ujar Andhi, "Pengadaan barang untuk bantuan sosial perlu terus dikawal dan dipantau transparansinya, karena transparansi mengenai data penerima bansos diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan dari sisi pasokan dan sisi permintaan.
Dari sisi pasokan, lanjut Andhi, adanya data yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan sistematis, serta mendorong pemerintah berkolaborasi dengan berbagai elemen di masyarakat yang juga memberikan bantuan.
"Jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Sedangkan untuk sisi demand, data yang terhimpun dapat membantu memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam proses penyaluran bantuan,"kata Andhi yang juga Koordinator Satgas GN-PK Jawa Tengah saat ditemui awak media, minggu (01/08/2021).
Selain transparansi data, masih menurut Andhi, pemerintah pusat dan daerah juga diharap perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan sehingga mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Hal tersebut, lanjutnya, guna memastikan bahwa yang menerima bantuan memang tepat sasaran dan tidak terjadi pencatatan ganda.
"Selain itu, penting untuk mengedepankan transparansi agar terhindar dari kasus penyelewengan kekuasaan termasuk korupsi dalam program bansos seperti yang terjadi pada tahun lalu,"jelas Andhi.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rumah tangga tergolong miskin di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian, berdasarkan data menurut sumber penghasilan utama tahun 2020.
(Red)
0 Komentar