Semarang - Ketua DPRD Provinsi Jateng @bkrebo bersama Wakil Ketua DPRD @sukirman_kirana dan @ferrywawancahyono membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual, Jumat (28/5/2021).
Ada 4 agenda dalam rapat itu diantaranya penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jateng 2020.
Usai penandatanganan berita acara, BPK RI menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD dan Gubernur. Disebutkan, opini BPK RI terhadap LHP atas LKPD Jateng 2020 yakni Wajar Tanpa Pengecualian.
“Kami berharap opini itu menjadi momentum untuk bisa meningkatkan kinerjanya,” kata Bahrullah.
Meski begitu, ada persoalan signifikan yakni kegiatan penetapan & pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) belum optimal, pengelolaan bansos untuk bantuan siswa miskin (BSM) & kartu Jateng sejahtera 2020 masih belum memadai, dan pengelolaan BOS belum sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020. Dari permasalahan itu, rekomendasi BPK meminta gubernur menyempurnakan SOP pelayanan PKB, melakukan monitoring penyaluran dana BSM, dan menyusun mekanisme pengelolaan dana BOS.
“Meskipun demikian, dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko saat diminta pendapatnya menyatakan secara pribadi dan pimpinan DPRD memberi apresiasi atas pencapaian Pemprov Jateng meraih WTP.
(wa/red)
0 Komentar