Pati - Ketua umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Kabupaten Pati, Riyanta, SH, mengemukakan pendapat tentang kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, lebih solutif atau memberikan solusi dalam memberlakukan kebijakan, Selasa (27/07/2021).
Menurut dia, perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kurang memberikan solusi. Dengan adanya perpanjangan kebijakan ini, ekonomi rakyat kecil semakin mengalami kesulitan.
Hal ini diungkapkan ketum GJL, mengkritisi Pemkab Pati lebih berpikir bila ingin memberlakukan kebijakan. Ia memahami perpanjangan PPKM level 4 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun menurutnya, implementasi di daerah dapat dijalankan dengan mengakomodir kepentingan masyarakat kecil.
“Harapan kami untuk pemkab Pati lebih solutif. Untuk membuat perpanjangan ya silahkan dilakukan ,tetapi mbok ya dipikir juga yang berjualan itu belum makan, mbuk ya dipikir seperti itu,bagaimana bisa, misalkan pedagang yang buka jam 17.00 WIB.disuruh tutup jam 21.00 WIB,setidaknya boleh buka seperti biasa tapi ikuti protokol kesehatan,sedangkan masyarakat kecil kebanyakan kerja sehari habis untuk makan sehari,”ujarnya.
“Sayang sekali perpanjangan PPKM darurat yang kurang solutif karena membuat mereka yang kurang mampu menjadi lebih kurang mampu,atau istilah yang miskin makin miskin,untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk akan sulit maka jangan sampai ekonomi masyarakat menjadi terpuruk, kita harus bersahabat dengan covid-19 karena sama-sama makluk Allah namun kita tidak boleh takabur,"lanjutnya.
Kemungkinan dengan buka suaranya LSM GJL akan diikuti aktifis lain dan bisa jadi,terjadi refolusi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kecil,"pungkasnya.
(Mury/red)
0 Komentar