DPRD Kendal Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

Kendal - Mediapatinews.com | 
DPRD Kendal menggelar Rapat Paripurna Kaitannya dengan Penyampaian Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Ruang Paripurna Senin (5-6-2023). 

Ketua DPRD Kendal Muhamad Makmun yang memimpin Rapat Paripurna tersebut.
Didampingi tiga orang Wakil Ketua dewan masing masing Akhmad Suyuti, Ainurrokhim dan Maberur.

Sementara dari eksekutif hadir Bupati Dico M Ganinduto, Sekda Sugiono, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, dan undangan lainnya termasuk LSM dan awak media.

Muhammad Makmun mengatakan rapat paripurna ini bisa dilaksanakan karena dihadiri 32 anggota DPRD dan syah menurut aturan yang berlaku.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto pada kesempatan tersebut mengatakan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dalam rangka mendukung tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi SKPD tahun 2022.

Selanjutnya laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 autided, diharapkan bisa dijadikan referensi dalam pembahasan rapat Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Kendal.

Pihaknya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kendal dan pihak lain yang telah memberikan dukungan dan partisipasi sehingga alokasi bisa dilaksanakan dengan baik.

Ia juga menyinggung target pendapatan yang tertuang dalam APBD 2022 senilai Rp 2,392 triliun dan dapat di realisasikan Rp 2,265 triliun.

Setelah Dico menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi yang ada di DPRD Kendal akhirnya sidang di tutup oleh Muhammad Makmun.

Muhamad Makmun kepada awak media seusai sidang kaitannya dengan Silpa yang jumlahnya masih cukup banyak.

Menurut Makmun kalau Silpa itu berasal dari efisiensi anggaran dinilai cukup baik tapi berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana berarti efektifitas kinerja pemerintah patut di pertanyakan.

"Tentang Silpa itu sendiri akan kita bahas lebih lanjut dalam rapat badan anggaran, berasal dari mana Silpa tersebut" kata Muhamad Makmun.

(Teguh)

Iklan mpn

Posting Komentar

0 Komentar